BANGLI, fokusbali.com – Terkait keberadaan tajen (sabungan ayam) di Bali perlu adanya kajian yang lebih komprehensif serta koordinasi pemerintah di Bali. Terutama terkait dampak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
Mengingat tajen dikenal dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali, namun demikian tidak serta merta mengabaikan aturan atau perundangan-undangan yang ada.
Hal itu dipaparkan anggota DPRD Bangli I Made Sudiasa kepada awak media, Rabu(11/11/2026).
Dirinya sangat berharap pemerintah kabupaten/kota di Bali perlu melihat lebih jauh perputaran ekonomi yang muncul dari aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan tradisi lokal.
Kajian tersebut dapat mencakup dampaknya terhadap pendapatan pelaku usaha, perputaran ekonomi desa, hingga peluang penerimaan daerah yang memiliki dasar hukum jelas.
“Semuanya memang tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada, khususnya tentang perjudian,” ucapnya.
Karenanya, jelas dia, Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan aktivitas ekonomi pendukung yang sah, seperti keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang lokal, penyedia jasa transportasi, serta usaha kuliner tradisional dalam aktivitas tajen.
Meski demikian, tajen tidak dapat serta-merta dijadikan objek pajak atau retribusi daerah hanya karena telah lama dikenal sebagai tradisi lokal.
“Setiap jenis pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya lagi.
Sudiasa kemudian mendesak agar adanya koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, desa adat, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta masyarakat.
Koordinasi sangat diperlukan, untuk memperjelas batas-batasan, mana pelestarian budaya, aktivitas ekonomi dan praktek perjudian.
“Pelestarian nilai budaya, penguatan ekonomi masyarakat, kepastian hukum, dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang dirumuskan,” pungkasnya. (kbg)
 di Bali perlu adanya kajian yang lebih komprehensif serta koordinasi pemerintah di Bali. Terutama terkait dampak sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.){kind=link}