BANGLI, fokusbali.com – Mengangkat tema “Citra Masa Lalu, Tantangan Masa Kini, dan Peluang Masa Depan”, seminar menjadi ruang konsolidasi berbagai gagasan dari akademisi, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat.
Forum ini menegaskan bahwa peristiwa Rarud Batur tahun 1926 bukan hanya peristiwa perpindahan masyarakat akibat erupsi Gunung Batur, melainkan tonggak yang membentuk kembali ruang hidup, tata nilai, pranata adat, hingga identitas masyarakat Batur.
Oleh karena itu, peringatan satu abad Rarud diharapkan menjadi momentum untuk mengubah cara pandang, dari sekadar mengenang sejarah menuju penyusunan kebijakan yang belajar dari sejarah.
Hadir sebagai narasumber Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. Guru Besar UNUD/Pakar Lingkungan Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S.,Guru Besar UNUD/Sejarawan. Prof Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A, Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Geologi Indonesia STJ. Budi Santoso, Peneliti Lontar Jro Penyarikan Duuran Batur, dan sebagai moderator ahli Arkeologi I Kadek Sudarma Wira Darma.
Dalam seminar disebutkan bahwa kawasan Batur harus dipandang sebagai satu kesatuan langkap yang menghubungkan gunung api, danau, kawasan suci, situs sejarah, pertanian, permukiman, pariwisata, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Pendekatan pembangunan yang memisahkan aspek budaya, spiritual, geologi, ekologi, sosial, dan ekonomi dinilai berpotensi menghilangkan identitas kawasan sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
Pada sesi sejarah, Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. menjelaskan bahwa Rarud perlu dipahami sebagai peristiwa sejarah sosial-budaya yang mencakup kronologi sebelum erupsi, proses bencana dan mitigasi, hingga kesinambungan perubahan setelahnya.
Menurutnya, Gunung Batur bukan sekadar bentang alam, tetapi juga merupakan kosmologi, sumber kehidupan, memori kolektif, dan identitas masyarakat.
Oleh sebab itu, seminar mengusulkan penyusunan Blueprint Mitigasi Berbasis Sejarah dan Kebudayaan, pusat memori dan edukasi Rarud, serta penguatan kajian berkelanjutan mengenai Batur.
Dari perspektif lingkungan, Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S. menempatkan Danau Batur sebagai jantung kehidupan kawasan.
Ia memaparkan kerangka pembangunan Tanah Rahayu, Petani Ayu, dan Desa Urip sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya juga disoroti berbagai tantangan yang dihadapi Batur, mulai dari tekanan terhadap kualitas danau, kesehatan tanah, krisis lahan dan air, regenerasi petani, penggunaan bahan pertanian, pengelolaan limbah, hingga keberlanjutan pangan.
Sementara itu, Jero Penyarikan Duuran Batur menekankan bahwa arah kebijakan pembangunan Batur harus berangkat dari sumber-sumber pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat.
Rajapurana, lontar, prasasti, ritus, tradisi lisan, situs, nama tempat, memori keluarga, hubungan pasihan, hingga desa-desa aliansi dinilai sebagai fondasi penting yang perlu didokumentasikan dan dilestarikan.
Untuk itu, ia mengusulkan penyusunan Naskah Induk Sejarah dan Tata Nilai Batur, peta budaya-spiritual, arsip digital, Rumah Memori Rarud, pendidikan lokal, serta revitalisasi hubungan pasihan.
Dari aspek geologi dan kebencanaan, STJ. Budi Santoso menjelaskan bahwa ingatan terhadap Rarud perlu diterjemahkan menjadi ketangguhan geologi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa status Geopark harus dimaknai sebagai komitmen terhadap konservasi, pendidikan, keselamatan, dan pembangunan masyarakat.
Dalam paparannya, ia mengusulkan penyusunan Rencana Aksi Geologi, Geopark, dan Ketangguhan Bencana, atlas risiko, sekolah lapang geologi, standar geowisata, SOP pendakian, sertifikasi pemandu, serta penguatan koordinasi permanen dengan lembaga teknis.
Selain merumuskan arah pembangunan jangka panjang, seminar juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang kini dihadapi kawasan Batur, antara lain degradasi ekosistem Gunung dan Danau Batur, tekanan pembangunan dan investasi, risiko kebencanaan, menurunnya kualitas lingkungan, keterputusan generasi muda terhadap sejarah dan budaya, hingga perlunya penguatan tata kelola lintas sektor.
Seluruh tantangan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan roadmap agar pembangunan Batur berlangsung secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut, forum merekomendasikan penyusunan Roadmap Batur 2026–2045 melalui tiga pilar utama, yaitu Batur Lastari yang berorientasi pada pelindungan sejarah, budaya, dan ekologi; Batur Matangi yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat, pendidikan, mitigasi, dan kelembagaan; serta Batur Ngawerdi yang diarahkan untuk mendorong kesejahteraan melalui pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi yang bertanggung jawab.
Menyampaikan perspektif kebudayaan, memandang Rarud Batur sebagai peristiwa kebudayaan dan spiritual yang membentuk kembali hubungan manusia dengan ruang suci.
Dalam paparannya, ia menggarisbawahi pentingnya penyusunan Piagam Etika Pembangunan Batur, pembentukan pusat dokumentasi pernaskahan dan budaya, penguatan pendidikan Bebaturan bagi generasi muda, serta forum koordinasi yang mempertemukan unsur adat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai bagian dari penguatan tata kelola kawasan.
Hasil Seminar Nasional Seratus Tahun Rarud Batur selanjutnya akan disampaikan kepada Pemucuk Jero Gede Batur sebagai bahan pertimbangan moral dan kultural, sebelum diteruskan kepada Gubernur Bali sebagai landasan awal penyusunan kebijakan lintas sektor mengenai pelestarian budaya, pemulihan ekologi, mitigasi bencana, tata ruang, pengembangan sumber daya manusia, serta pembangunan ekonomi yang sesuai dengan karakter kawasan Batur.
Dalam Seminar ini menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan momentum Seratus Tahun Rarud Batur sebagai titik awal lahirnya kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.
Dengan menjadikan sejarah sebagai sumber pengetahuan dan pengetahuan sebagai dasar kebijakan, Batur diharapkan mampu tumbuh tanpa kehilangan identitas, berkembang tanpa merusak alam, serta mewariskan kehidupan yang lestari bagi generasi mendatang.
Dari Seminar Nasional Seratus Tahun Rarud Batur hasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai arah baru pengelolaan kawasan Batur yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan berpijak pada sejarah serta nilai-nilai budaya.
Rekomendasi tersebut akan menjadi landasan penyusunan Naskah Akademik dan Roadmap Batur 2026–2045, sebagai pedoman pembangunan lintas sektor yang mengedepankan perlindungan budaya, pemulihan ekologi, mitigasi bencana, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. (kbg)
