BANGLI, fokusbali.com – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bangli, Dr. I Ketut Mardjana, berharap pembangunan pariwisata menjadi prioritas bupati-wakil bupati terpilih.
Menurutnya, “Bangli Era Baru” sebagaimana yang dijargonkan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta-Wayan Diar, sebagai peraih suara dominan harus dimulai dengan upaya menciptakan pariwisata Bangli yang “murah” namun berkualitas.
“Pemerintah harus menjadi regulator dan fasilitator mewujudkan pariwisata Bangli yang ‘murah’, sehingga meningkatkan kembali minat wisatawan ke Bangli,” katanya saat ditemui di Toya Devasya, Toyabungkah, Batur, Kintamani, belum lama ini.
Definisi murah yang dimaksud adalah pariwisata yang terjangkau bagi berbagai kalangan, namun tetap berkualitas.
Tidak ada lagi retribusi “tak layak” yang selama ini sering mencoreng pariwisata Bangli dan menyebabkan terjadinya high cost tourism, atau pariwisata berbiaya tinggi.
“Pemerintah punya andil memutus retribusi yang selama ini banyak dikeluhkan dan dianggap tak layak oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini retribusi pariwisata Bangli sangat memberatkan pelancong. Biaya retribusi dinilai tidak sepadan dengan fasilitas yang didapat.
“Bayangkan, orang berbekal Rp50 ribu, tapi sudah dipotong Rp25 ribu untuk retribusi tanpa mendapat fasilitas apa pun. Sehingga, banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke tempat wisata lain, karena pariwisata kita ‘mahal’, meski objeknya sangat indah,” ujar pria yang sempat duduk sebagai Dirut PT Pos Indonesia ini.
Selain itu, Ketut Mardjana juga menyoroti fasilitas kepariwisataan yang menurutnya harus digarap dengan serius ke depan, seperti jalan, air bersih, listrik, dan teknologi digital.
Menurutnya, saat ini banyak objek wisata yang sangat potensial dikembangkan masih memiliki akses yang buruk, bahkan tidak ada akses kendaraan. Air bersih juga masih menjadi kendala yang sangat terasa, khususnya bagi kawasan di Kinatamani.
“Listrik juga, masih sering tegangannya turun mendadak. Lalu yang penting juga teknologi digital. Jangankan layanan data, di beberapa tempat indah di Kintamani misalnya, sinyal telepon saja masih sangat susah,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, bisa mengembangkan usaha wisata sehingga bisa menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pengenaan pajak ke pengusaha.
Ia menambahkan, jaringan teknologi juga akan berpeluang memecahkan persoalan pajak yang berpengaruh pada pendapatan daerah. Menurutnya, sudah saatnya teknologi pajak digital diterapkan, sehingga sistem penerimaan semakin akuntabel dan transparan.
Ketut Mardjana berharap kedepan Pemkab Bangli agar berkoordinasi dengan organisasi pariwisata dan pelaku pariwisata dalam mengembangkan dan memaksimalkan dunia pariwisata di Bangli.
 Kabupaten Bangli, Dr. I Ketut Mardjana, berharap pembangunan pariwisata menjadi prioritas bupati-wakil bupati terpilih.){kind=link}