BANGLI, fokusbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan krusial tersebut disahkan dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli yang digelar di Bangli, Sabtu (14/11).
Persetujuan bersama ini merupakan puncak dari rangkaian proses panjang sejak penyampaian dokumen Ranperda oleh Bupati Bangli pada Jumat (25/9), dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Proses penetapan sengaja dipercepat agar dokumen APBD beserta kelengkapannya dapat disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI melalui Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional sebelum batas waktu 15 November 2026.
Dalam laporannya yang ditandatangani Ketua Banggar DPRD Bangli I Ketut Suastika dan dibacakan oleh Sekretaris Banggar I Nyoman Dacin, pihak legislatif menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2027 karena telah mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Substansi APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada lima pilar prioritas pembangunan daerah.
Kelima fokus tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), pemantapan infrastruktur wilayah untuk konektivitas dan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (pariwisata berkelanjutan, UMKM, dan ekonomi kreatif), peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Di balik persetujuan tersebut, Banggar DPRD memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi bagi eksekutif.
Dewan meminta pemerintah meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan daerah, menajamkan program sesuai skala prioritas, memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencegah tumpang tindih anggaran, serta menata penganggaran tenaga non-ASN (honorer) agar taat regulasi.
Selain itu, bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan pada bulan November, Banggar DPRD juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah tahun depan.
“Kami mendorong agar program pembangunan tahun 2027 memberi ruang luas bagi inovasi dan kreativitas pemuda, baik melalui kewirausahaan, teknologi digital, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan,” ungkap Nyoman Dacin.
Merespons laporan dewan, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam pidato pendapat akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui seluruh hasil pembahasan bersama.
Ia menegaskan bahwa dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan merupakan wujud nyata mekanisme checks and balances untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang objektif dan rasional.
Terkait sorotan dewan mengenai nasib tenaga honorer dan pendapatan daerah, Bupati Sedana Arta memastikan bahwa langkah pemerintah telah sejalan dengan rekomendasi DPRD.
Pemkab Bangli berkomitmen menggenjot kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, sekaligus menjaga keberlangsungan kerja pegawai non-ASN.
“Kami akan terus melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap dan terukur sesuai hukum dan berprinsip tidak ada pemutusan hubungan kerja,” tegas Sedana Arta.
Ia juga menyoroti persoalan aspirasi masyarakat yang masuk melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah, seluruh aspirasi tersebut akan disaring dan dipilah secara proporsional berdasarkan tingkat urgensi dan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan.
“APBD 2027 pada hakikatnya bukan sekadar angka-angka dalam dokumen anggaran, melainkan instrumen untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Sedana Arta kemudian menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar bersiap mengeksekusi program tahun 2027 secara disiplin, menghindari pemborosan, dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai target kinerja demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Bangli yang selaras dengan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (kbg)
