DENPASAR, fokusbali.com – Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19 di Provinsi Bali menggelar pertemuan untuk mendiskusikan upaya yang harus dilakukan agar tak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah mewabahnya COVID-19.
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang sekaligus ketua tim, dan melibatkan jajaran perbankan seperti BI, BRI, BNI, BCA dan asosiasi pariwisata, di kantor Gubernur Bali, Senin (27/4).
Cok Ace menyatakan bahwa dirinya memahami, kalangan pengusaha Bali khususnya yang bergerak di sektor pariwisata saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit.
Meski demikian, Cok Ace tetap berharap tak akan terjadi PHK.
“Kita harus jaga SDM sebagai aset, jangan sampai hilang hanya karena pihak perusahan tak mampu memberi kompensasi,” ujarnya.
Jika dampak COVID-19 tak bisa dikelola dengan baik, ia khawatir akan memicu persoalan lain seperti masalah sosial dan ujung-ujungnya berdampak pada keamanan.
Oleh sebab itu, dampak COVID-19 ini harus dipotong, salah satunya dengan mengupayakan tak ada pemutusan hubungan kerja.
Terkait dengan hal tersebut, Cok Ace sangat berharap dukungan dari jajaran perbankan agar memberikan pinjaman lunak (soft loan) kepada pekerja bidang pariwisata yang saat ini mengalami kesulitan.
Terkait mekanismenya, Cok Ace berharap ide ini dibahas lebih lanjut oleh jajaran perbankan dan pengusaha hotel.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali Trisno Nugroho yang duduk di jabatan Wakil Ketua Tim Percepatan Penanganan Dampak dan Pemulihan Akibat COVID-19 menjabarkan kembali lima bidang tugas yang diemban tim ini.
Yaitu penanganan masyarakat dan sektor informal terdampak COVID-19, penanganan sektor usaha terdampak COVID-19, penanganan ketersediaan pangan, donasi/bantuan lembaga/masyarakat, bidang pemulihan pariwisata, dan pemulihan ekonomi.
Menurutnya, hal mendesak saat ini adalah ketersediaan pangan bagi masyarakat kartena selama ini Bali banyak dipasok dari wilayah Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan.
Sebagai solusinya, Nugroho menyarankan agar pemerintah menginternasifkan perdagangan bahan kebutuhan pokok antar kabupaten/kota di Bali saja.
“Pada situasi normal sebelum adanya wabah ini, Bali harus memberi makan 16 juta wisatawan baik dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Bali, ditambah penduduk lokal 4,3 juta, total kita harus menyediakan bahan pangan bagi 20 juta orang setiap harinya. Tapi saat ini, 16 juta wisatawan itu hampir tak ada, saya kira bahan pangan lokal kita memadai,” urainya.
Jajaran perbankan yang hadir dalam rakor menyampaikan bahwa pada prinsipnya mereka siap mendukung program pemerintah dalam upaya pemulihan dampak COVID-19.
Hanya sata, terkait masukan untuk pemberian pinjaman lunak, itu merupakan kebijakan pusat.
Menanggapi hal itu, Wagub Cok Ace berharap cabang perbankan di Bali yang memiliki kantor pusat segera melakukan koordinasi. (fb/rls)
 di tengah mewabahnya COVID-19.){kind=link}